Rabu, 01 Agustus 2012

Syari’at Islam sebagai Kontrol Sosial



Pidana Syari’ah (jinayah): Di sebuah penjara, para sipir membagi air panas berkeliling ke blok-blok penjara menggunakan drum besar. Para napi berebut mengambil air panas dengan memasukkan wadah mereka langsung ke dalam drum. Tanpa disengaja, seorang napi –kasus subversib di zaman rezim Soeharto- menumpahkan air panas, dan mengenai tangan seorang napi lainnya. Sembari meminta maaf dia kemudian menarik tangan napi yang sedang membawa air panas itu, dan menyiramkan ke tangannya sendiri sebagai balasan (qishas) atas kecerobohannya.
Peristiwa di atas sekedar contoh kasus. Qishas menurut bahasa adalah membalas dengan yang sepadan. Menurut Syari’at adalah pembalasan pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Kaidah pemeliharaan hidup yang tercantum dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 32, merupakan kontrol sosial bagi setiap anggota masyarakat untuk menciptakan kedamaian hidup dan melindungi kehidupan masyarakat.

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Terj. QS Al Maidah 5 : 32)

Melenyapkan kehidupan seseorang, dalam Islam diberikan kepada kekuasaan negara (pemerintah), sesuai dengan hukum pidana pembunuhan (qishas) atau hukuman mati bagi pelaku perusakan yang berskala luas. Tujuannya, untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan melindungi kehidupan setiap warga negara.
Bandingkan dengan peradilan sekuler yang lebih sering menumpuk dendam dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang berperkara daripada memberi solusi hukum yang adil. Akibatnya, rawan terhadap tindakan pembalasan. Apalagi, jika dalam proses persidangan terjadi mafia peradilan (jual beli hukum).
Ketidakmampuan menjangkau aspek kejiwaan manusia, merupakan karakteristik hukum sekuler. Karena, landasan dan parameter yang digunakan, baik dalam persidangan maupun undang-undang bersifat rasional-empiris. Undang-undang dibuat berlandaskan fakta pengalaman, sehingga di negara yang menerapkan hukum sekuler, tindak pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bisa saja terlepas dari jerat hukum, karena delik pelanggaran tersebut belum tercantum dalam undang-undang. Di sisi lain peradilan tidak mengenal dan mempertimbangkan adanya tindak pidana yang dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Seperti pencurian yang didorong oleh paksaan kelaparan, pemenuhan kebutuhan, paceklik dan sebagainya, sehingga peradilan tidak mampu berperan sebagai kontrol sosial karena terlepas dari kondisi riel kehidupan masyarakat, dan rentan terhadap mafia peradilan dengan mengorbankan pihak yang lemah sebagai tumbal untuk menutupi pelaku kejahatan sebenarnya.
Syari’at Islam, sudah pasti tidak akan membiarkan kejahatan dan pelanggaran tanpa hukuman dan penyelesaian yuridis. Semua kasus diserahkan kepada hakim untuk menentukan punishment (hukuman) yang setimpal bagi pelakunya apabila nyata-nyata merugikan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan materi delik hukum saja, tetapi berkaitan dengan seluruh persoalan manusia dan kemanusiaan, yaitu jaminan terhadap keyakinan agama, jaminan pemeliharaan kehidupan, jaminan mempertahankan dan melangsungkan keturunan, jaminan pemeliharaan harta benda dan kebutuhan hidup, serta jaminan untuk menjaga dan memelihara keselamatan akal manusia (Maqashidusy Syari’ah). Apabila pelaku pidana tidak mendapatkan salah satu dari beberapa jaminan tersebut, maka hukuman dapat dibatalkan oleh hakim.
Seorang peneliti dari Australia yang pernah tinggal beberapa tahun di Aceh mendatangi Posko Korps Relawan Mujahidin di Darussalam (rumah alm. Prof. Dr. Sofwan Idris, mantan rektor IAIN Arraniry Aceh) ketika musibah tsunami. Dia menceritakan pengalaman ketika ada seorang pencuri diadili oleh pemuka agama di sebuah kampung. Di hadapan warga kampung, si pelaku dapat membuktikan bahwa diri dan keluarganya dalam kekurangan dan sangat membutuhkan bantuan, maka dia dibebaskan dari hukuman. Kemudian tanggungjawab jaminan kebutuhan mereka dibebankan kepada warga yang kaya-kaya. Hal seperti ini tidak mungkin diperoleh dalam peradilan sekuler, alih-alih asasi dan nilai kemanusiaan yang berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat.
Sebagai jalan hidup (WAY OF LIFE), Syari’at Islam tidak hanya berbicara masalah hukum dan hukuman, melainkan juga berfungi mendidik, membimbing, mengayomi, menjamin keselamatan dan keamanan serta menyejahterakan manusia dalam kehidupan individu, masyarakat, berbangsa dan negara. Hukum Islam memandang manusia secara utuh dan proporsional, mereka bisa berbuat baik ataupun jahat, berlaku benar ataupun salah dalam eksekusi qishas pembunuhan, yang memutuskan bentuk hukuman bagi pelaku adalah masyarakat (ahli waris korban), apakah mereka dibalas bunuh, dimaafkan dengan membayar diyat (denda) atau dimaafkan sama sekali tanpa membayar denda. Mekanisme pegambilan keputusan seperti ini akan memberikan kepuasan karena memberi peluang kepada ahli waris korban melakukan interaksi sosial dengan pelaku pembunuhan dan menentukan sendiri keputusannya sekaligus mempertimbangkan akibat-akibatnya. Bisa saja ahli waris yang kaya memaafkan sama sekali pelaku pembunuhan, karena dia seorang miskin dan menjadi satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarganya. Atau menerima tebusan dari pelaku tindak pembunuhan yang berkemampuan membayar diyat untuk diberikan kepada keluarga korban yang sangat membutuhkan. Sementara hukum penjara yang berlaku di dunia modern sekarang ini tidak mampu membangun interaksi sosial dengan seperti yang ditawarkan Syari’at Islam, bahkan sebaliknya melanggar hak-hak asasi pelaku tindak pidana.
Protes terhadap hukuman mati pernah yang dilakukan oleh pakar hukum sekuler, Dr. Todung Mulya Lubis di gedung MPR/DPR, Jum’at, 29 September 2006, bersama ketua dan anggota fraksi PDS (Partai Damai Sejahtera) DPR, Constant Ponggawa dan Ratna Situmorang. Alasannya, lebih dikarenakan absurditas (ketidaklogisan) undang-undang sekuler dalam menangani kasus-kasus pidana berat yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat maupun keluarga korban pembunuhan untuk jangka waktu lama. Bukan karena hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana alasan Todung.
Sistem hukum pidana sekarang ini, telah menyebabkan pembiakan kriminalitas, disharmonisasi kehidupan, pembusukan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dekadensi moral. Fakta menunjukkan, bahwa hukuman penjara tidak mampu menekan angka kriminalitas yang semakin hari semakin banyak. Pintu penjara ibarat rooling door memliki pintu berputar, ketika seseorang keluar penjara akan diikuti oleh orang lain yang masuk. Lembaga penjara (Lembaga Pemasyarakatan/LP) sebagai sarana menghukum tindak kriminal di samping tidak membina juga tidak menjerakan.
Implementasi dan Solusi
Di zaman pemerintahan Umar bin Khatab ra pernah terjadi bahaya kelaparan. Di tengah memuncaknya bahaya kelaparan itu datanglah dagangan Utsman bin Affan ra dari Syam (Palestina) yang dibawa oleh lebih dari seribu ekor unta dengan membawa minyak samin, gandum dan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, terdiri dari makanan dan lain-lain. Banyak saudagar yang menginginkan keuntungan besar datang berebutan membeli dagangannya. Terjadilah percakapan yang menarik hati, antara Utsman bin Affan ra dengan saudagar-saudagar itu:
Utsman: “Baiklah, berapa kalian berani membeli barang-barangku yang ada di kafilah itu?”
Saudagar: “Cukuplah rasanya kalau kita beri keuntungan untuk saudara sebanyak lima persen.”
Utsman: “Masih ada orang yang suka lebih dari itu?”
Saudagar: “Baiklah, kami beri keuntungan sepuluh persen.”
Utsman: “Masih ada yang suka melebihi?”
Saudagar: “Siapa yang suka melebih lagi. Kita ini semua pedagang-pedagang di Madinah dan tidak ada lagi yang ketinggalan. Kafilah telah tiba hari ini, siapakah yang memberikan keuntungan lebih besar dari itu?”
Utsman: “Saya dapati bahwa Allah yang akan memberikan keuntungan kepadaku, satu lipat sepuluh, bahkan dapat dilipatkan tujuh ratus, sampai lipat yang tidak diketahui, sepanjang dikehendaki oleh-Nya.”
Selanjutnya, dengan disaksikan para pedagang itu Utsman ra menyerahkan seluruh harta dagangannya itu hendak ‘dijualnya’ kepada Allah, yakni disedekahkan untuk kepentingan masyarakat yang sedang dilanda kelaparan. Seluruh muatan dibongkar dan diturunkan; setiap orang yang menderita mendapat bagian makanan, pakaian dan lain-lain. Wallahu ‘Alam.

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Like Our Facebook

Translate

Followers

D-Empires Islamic Information Copyright © 2009 Community is Designed by Bie Blogger Template