Senin, 20 Mei 2013

Menerapkan Syariat Lewat Demokrasi? Tanggapan Untuk Ansyad Mbai

Ansyad

Oleh: Fauzan Al Anshari
Direktur Lembaga Kajian Politik dan Syariat Islam (LKPSI)

Dalam dialog di Hotel Sahid Jakarta beberapa hari lalu Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai menegaskan bahwa dirinya adalah muslim dan setuju penerapan syariat asalkan lewat demokrasi melalui parpol resmi, jika tidak mau dikejar Densus 88.

Penegasan ini perlu digarisbawahi oleh semua ulama dan aktivis Islam yang berjuang menegakkan kalimat Alloh swt di luar parlemen bahwa mereka akan berhadapan dengan densus dan BNPT karena dianggap musuh negara yg harus disikat habis, Adapun sumber ajaran yg dianggap sangat berbahaya adalah buku Tazkiroh karya Ustad Abubakar Baasyir karena mengajarkan cara menegakkan syariat di luar sistem demokrasi, yakni iman hijrah dan jihad (At-Taubah 20).

Mungkinkah demokrasi menerima syariat Islam? Secara teori dan praktek mustahil demokrasi dapat memfasilitasi penerapan syariat. Secara teori demokrasi menempatkan rakyat (parlemen) sebagai pemegang kedaulatan membuat hukum (baca UUD 45), sedangkan Islam menempatkan hak pembuat UU hanya milik Alloh swt (Yusuf 40).

Demokrasi memerintahkan supaya suara mayoritas sebagai kebenaran, sedangkan Islam menjadikan mayoritas sebagai kesesatan (al-an’am 116). Demokrasi menyuruh kita mengadopsi aspirasi rakyat karena dianggap sebagai suara tuhan, Islam melarang mengikuti hawa nafsu manusia (Al Maidah 49). 
Demokrasi menyamakan antara muslim dan kafir mempunyai satu suara, Islam membedakan kafir dan muslim (Al Bayyinah 6-7) dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sistem demokrasi secara diametris bagai langit dan bumi, tidak akan ketemu sampai kiamat.

Prakteknya sejak merdeka sampai sekarang tidak ada satu hukum Islam pun yang bisa tegak. Yang berlaku adalah KUHP warisan kolonial Belanda yang dioplos dengan hawa nafsu murahan para wakil rakyat di parlemen. Tidak ada satu pun UU yang disahkan dengan pertimbangan Al Quran, kalaupun ada cambuk di Aceh itu bukan bukan syaraiat Islam tapi syariat demokrasi karena ketundukannya bukan kepada ayat-ayat Al Quran tetapi kepada perda yang sudah mereka setujui, sedangkan rajam atau potong tangan tidak mereka setujui.

Jadi dalam sistem demokrasi, hukum Alloh tidak ada apa-apa nya, melainkan harus melewati sensor dan voting mereka. Bahkan UU dari warisan penjajah justru diadopsi dan dijadikan sebagai sumber hukum positif untuk mengadili semua kejahatan rakyat indonesia, padahal kita disuruh Alloh swt untuk memutuskan perkara dengan apa yang Alloh turunkan sebagai bukti iman kita (Annisa 59). Akibat penolakan terhadap penerapan hukum Islam maka jatuhlah vonis kafir (Al Maidah 44).

Jadi, demokrasi adalah sistem kafir, produk hukumnya adalah kafir, pengusungnya adalah kafir, negaranya adalah kafir, pemerintahannya adalah kafir, dan siapapun yang membela kekafiran adalah kafir tanpa ada keraguan sedikitpun, bagai matahari disiang bolong (siapa yang membela suatu kaum maka dia tergolong kaum itu, Al Maidah 51). Maka segeralah bertobat karena kalau sampai mati dalam kekafiran dan belum sempat tobat maka hancurlah amal-amal kalian (Al Baqarah 217).

Ini saya sampaikan sebagai bukti kasih sayang saya kepada umat Islam bangsa Indoensia agar mereka selamat dunia dan akhirat dan tidak tertipu oleh dajjal demokrasi, karena sebentar lagi khilafah Islam akan segera tegak dan menghancurkan demokrasi pimpinan AS dan PBB, Insya Alloh.

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Like Our Facebook

Translate

Followers

D-Empires Islamic Information Copyright © 2009 Community is Designed by Bie Blogger Template