Selasa, 11 Juni 2013

Benarkah KPK Telah Menjadi Agen Zionis?


Oleh Junaid Ibrahim, Lc
johan budi

Jubir KPK: Johan Budi

Menarik untuk dicermati berita web merdeka.com tanggal 13 Mei 2013 mengenai pernyataan jubir KPK Johan Budi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengeluarkan bantahan dalam kemelut penyidikan kasus suap pengurusan kuota impor daging, yang menyeret Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, KPK tidak memiliki agenda politis dalam mengusut perkara itu.

“Ada yang kaitkan kami sebagai alat penguasa, ada yang bilang agen zionis. Pimpinan KPK itu muslim semua, ada yang puasa Nabi Daud. Pak Abraham itu selalu puasa Senin-Kamis,” kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5).

Johan membantah pemeriksaan terhadap Presiden PKS, Anis Matta, hari ini tidak bermaksud politis. Menurut dia, pemeriksaan hari ini lantaran penyidik memerlukan beberapa informasi dari Anis. Walaupun johan Budi tahu bahwa untuk mendapatkan informasi tambahan bisa saja ia memanggil Ibas atau SBY dalam penyelidikan kasus Hambalang namun mengapa KPK tidak melakukannya. Mungkin ini yang dipertanyakan oleh publik mengenai sikap KPK yang tebang pilih.

KPK Tebang Pilih

Web merdeka.com juga mengungkapkan bahwa politikus PKS Hidayat Nurwahid melempar isu ada konspirasi zionis di balik penangkapan KPK. Hidayat menambahkan, adanya dugaan konspirasi zionis di balik kasus ini bukan semata-mata muncul begitu saja. Dia membeberkan, indikasi ini diperkuat dengan kehadiran Duta Besar Amerika Scot Marciel sebelum terjadi penangkapan oleh KPK.

Hidayat menduga, hal ini dilakukan Amerika Serikat (AS) karena peran PKS yang besar dalam membantu dan mengkampanyekan kemerdekaan Palestina, sehingga diyakini menimbulkan kebencian kaum zionis internasional. “Mungkin juga ada konspirasi kelompok zionis yang ingin menjatuhkan PKS,” tandasnya.

Bukan hanya Hidayat saja, Tudingan adanya pilih kasih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti terbukti benar. Paling tidak itulah yang disangkakan Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut anggota DPR RI dari Fraksi FPAN Teguh Juwarno menilai, KPK memberikan perlakuan berbeda terhadap tersangka kasus dugaan korupsi.

“Perlakuan berbeda terlihat dari sikap KPK terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi, Wa Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh,” kata Teguh Juwarno usai diskusi ‘Dialog Pilar Negara: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5). Lihat republika.co.id tanggal 07 Mei 2012.

Wa Ode Nurhayati adalah anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID). Sedangkan, Angelina Sondakh adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang.

Teguh mencontohkan, perlakuan tidak adil KPK terhadap kedua tersangka tersebut, Angelina Sondakh ditawari hukuman lebih ringan jika bersedia menjadi ‘justice collaborator‘, sedangkan Wa Ode Nurhayati tidak. “Padahal, Wa Ode kooperatif terhadap penyidik dan memiliki banyak informasi dan data untuk mengungkap kasus dugaan korupsi DPID yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, kata dia, Wa Ode dikenakan pasal pada UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), padahal dari bukti yang ada tidak cukup kuat. Sementara itu, KPK tidak mengenakan pasal pada UU tentang TPPU terhadap Angelina Sondakh, meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATIK) pernah mengusulkan agar mengenakan pasal pada UU tentang TPPU.

“Saya melihat KPK tidak menerapkan penegakan hukum yang adil terhadap tersangka kasus dugaan korupsi, antara Wa Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, sejak sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Wa Ode sudah bersuara lantang siap membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DPID. Menurut dia, seharusnya Wa Ode yang lebih pantas ditawari menjadi ‘justice collaborator‘.

Untuk kasus dugaan korupsi pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, menurut dia, yang lebih pantas ditawari menjadi “justice collaborator” seharusnya Muhammad Nazaruddin.

Ada juga yang membantah “Ada orang yang bilang KPK tebang pilih kasus. Itu salah. KPK selama ini tebang matang kasus korupsi,” ujar Taufik Basari, pengacara di kantor Iluni UI Salemba, Jakarta. Menurut Taufik yang kerap disapa Tobas tersebut, KPK selama ini bergerak meningkatkan status penyidikan berdasarkan pendalaman barang bukti. Kalau barang bukti telah dirasa cukup, lanjutnya, maka kasus korupsi tersebut akan dinaikkan statusnya. lihat http://www.waspada.co.id, 14 August 2012.

“KPK sebagai lembaga hukum harus berpegang teguh pada barang bukti untuk menjerat pelaku korupsi. Oleh karena itu kita harus sabar karena KPK memang tidak dibenarkan bertindak sembrono dalam menangani kasus korupsi,” tambahnya. Namun pernyataan Taufik tidak mampu menepis dugaan publik mengenai sikap KPK yang tebang pilih karena banyak bukti yang tidak terbantahkan secara fakta ilmiah.

Busyro mengakui adanya sikap KPK yang tebang pilih, namun jawabannya diplesetin “Koruptor besar dan kecil kami lakukan tebang pilih. Kalau kita tidak menemukan minimal dua alat bukti, ya tidak akan kita proses,” ujarnya.

Namun ketika ditanya mengapa KPK lebih cepat menangkap tersangka kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin dibanding dengan tersangka cek pelawat Nunun Nurbaeti, Busyro mengatakan hal itu merupakan kewenangan Interpol. “Tanya Interpol, karena saya bukan anggota Interpol. Kalau kami sih jalan terus,” pungkasnya. lihathttp://www.tribunnews.com 29 September 2011.

Sikap KPK yang tebang pilih membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Aziz Syamsudin dan anggota Fraksi PDI-P Gayus Lumbuun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan tebang pilih dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan beberapa politisi.

“Saya lihat KPK saat ini masih melakukan praktek pilih tebang. Yakni dipilih-pilih dulu sesuai keinginan, terus baru ditebangi. Segera hentikan, KPK jangan tebang pilih,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Aziz Syamsudin di Jakarta, lihathttp://www.majalahbuser.com 20 Pebruari 2011.

Menurut Aziz, jika KPK ingin menegakkan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, maka harus berdasarkan skala prioritas yang dianggap paling merugikan negara. “Kan masih ada kasus Century, Damkar. Semua kasus itu, lebih merugikan negara, karena diduga ada uang negara yang hilang,” “Ini aneh, yang disuap ditangkapi, tetapi yang menyuap malah belum diungkap katanya.

KPK ditekan oleh Zionis?

Yang lebih menariknya KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat sejak 30 April 2013, terkait kasus mega-skandal korupsi bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Publik mempertanyakan apakah ada tekanan dari zionis agar Sri Mulyani di Amerika Serikat bukan di Indonesia. Karena Sri Mulyani bekerja pada World Bank, yaitu Bank Zionis Internasional. Atau jangan-jangan bailout Bank Century mau di peti-eskan karena publik menduga jika Bank Century di usut maka akan terbongkar kedok BI, dimana pemilik BI dan saham Zionis Belanda?. Ini harus di jawab oleh KPK.

Banyak masyarakat menduga bahwa lembaga KPK sekarang telah dimanfaatkan oleh “Zionis” untuk membidik sasaran tangkap “para penentang Zionis”. Maka tidak heran jika KPK memilih-milih tangkapannya. Walaupun sudah ada dua barang bukti saksi dan bukti dokumen masih belum di tangkap. Kalau tidak mengapa Ibas anak SBY belum ditangkap atau minimal dipanggil sebagai saksi? Padahal beredar copy dokumen yang berisi aliran dana dari perusahaan Nazaruddin kepada Ibas. Dokumen ini diduga milik Direktur Keuangan PT. Anugerah Nusantara, Yulianis. PT Anugerah Nusantara adalah perusahaan milik Nazaruddin.

Namun KPK sekali lagi pura-pura tidak cukup bukti, padahal Iwan mengaku sudah membeberkan semuanya kepada KPK saat dirinya dipanggil menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. ”Pernah dua kali (dipanggil KPK), pertama soal kongres, kedua soal mobil (Harrier). Saya sudah jelaskan di KPK, sudah ditulis semua sama KPK, banyak ditanya soal anggota DPR kenal si ini enggak, si itu enggak?” ungkap dia. (lihat: Realita Data dan Fakta Dugaan Korupsi)

Lalu mengapa Anas dijadikan tersangka oleh KPK, lagi-lagi publik menduga penyidik KPK bermain mata dengan “Zionis”. Publik melihat Anas termasuk muslim yang baik yang selalu mengadakan pengajian Islam di kediamannya. Kiprahnya mewarnai partai Demokrat dengan warna Islami membuat “Zionis” gerah dan khawatir Indonesia di Islamisasi secara perlahan dan pasti.

Berbeda dengan Sri Mulyani dan Budiono yang terkenal dengan konsep Neolib, kedua anak bangsa ini sangat dekat dengan Bank Zionis. Maka publik patut menduga bahwa “Zionis” mampu menekan penyidik KPK agar mempeti-eskan atau melambatkan, atau membuat pemeriksaan terhadap keduanya namun mereka dicarikan bukti agar keduanya bebas demi hukum.

Publik menduga penyidik KPK sedang menyiapkan skenario yang mulus agar masyarakat tidak menyalahkan KPK jika Sri Mulyani dan Budiono bebas dikemudian hari. Penyiapan skenario ini memerlukan banyak waktu sehingga kasus bailout Bank Century terkesan sangat lamban dan jalan di tempat.

Walaupun di banyak tempat penasehat KPK membantah ada hubungan KPK dengan Zionis, namun publik masih kuat menduga ada hal tersebut, selama orang-orang yang dekat dengan “Zionis”  belum di tangkap dan masih berkeliaran bebas. Selama itulah sangkaan masyarakat banyak belum terjawab. sebab mana mungkin “Zionis” menangkap kawan sendiri, kecuali kawan tersebut telah sadar dan menentang agenda global “Zionis”.

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Like Our Facebook

Translate

Followers

D-Empires Islamic Information Copyright © 2009 Community is Designed by Bie Blogger Template