Minggu, 14 Juli 2013

Ironi Mursi

mursiMUHAMMAD Mursi sudah resmi turun dari tampuk kekuasaannya sebagai Presiden Mesir.  Legal atau tidak itu urusan belakangan. Ia mendapatkan ‘kado yang pahit’ pada ulang tahun pertama pemerintahannya, saat kepala Angkatan Bersenjata Mesir, Jenderal As-Sisi mengatur penggulingan Mursi dari kekuasaan, dan ini kudeta secara efektif—dan seharusnya bagi Barat yang mengagungkan demokrasi, ini sesuatu yang nista.

Aksi protes yang meluas mengguncang Mesir karena banyak orang yang turun ke jalan untuk melampiaskan frustrasi mereka pada pemerintahan yang didominasi oleh Ikhwanul Muslimin (IM) ini. IM meraih kekuasaan melalui Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), memenangkan pemilihan parlemen pada awal tahun 2012  dan kemudian mendapuk Mursi sebagai presiden.
Setahun kemudian, nampaknya karir politik Mursi dan Ikhwanul Muslimin berujung pada akhir yang begitu mendadak. IM berjuang untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi Mesir, sekaligus memerangi mafia dan sindikat di jalanan, hasutan kubu oposisi, korupsi di peradilan, dan problematika negara yang berantakan di berbagai tingkatan. Mengapa Mursi dan IM dianggap gagal?

Pertama, pemerintah yang didominasi kubu Ikhwanul Muslimin sesungguhnya mewarisi perekonomian yang sudah di ambang kehancuran. Tidak adanya roadmap ekonomi yang jelas membuat situasi ekonomi negara itu semakin memburuk. Problem utama ekonomi Mesir adalah adanya beberapa elit yang memegang kendali perekonomian.

Ketika sebagian besar perekonomian negara diprivatisasi, aset-aset negara justru pergi tepat ke tangan orang-orang dekat Husni Mubarak. Para taipan bisnis inilah yang memiliki kontrol atas ekonomi Mesir, yang celakanya tak pernah berusaha diubah oleh Mursi. Adanya kegagalan dalam distribusi ekonomi ini menyebabkan 40% penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Para elit korporat ini memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri ketika Mubarak jatuh yang mengakibatkan penurunan besar mata uang pound Mesir, hal ini secara drastis turut meningkatkan biaya impor.

Padahal, dalam bidang pertanian dan energi, Mesir masih bergantung pada impor. Hal ini, pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan perdagangan secara massif dan mengarah pada keputusan untuk berhutang pada IMF. Ketika inflasi berkelit di luar kendali dan angka pengangguran meningkat, rakyat Mesir turun ke jalan melakukan aksi protes.

Kedua, Mursi gagal menenangkan kubu oposisi yang selalu mengincar setiap kesempatan untuk melemahkan pemerintahannya. Oposisi sekuler, para pejabat era Mubarak, dan elite bisnis tidak pernah menerima kemenangan pemilu Ikhwanul Muslimin. Tuntutan utama mereka hanya satu, Mursi harus mundur. IM harus berhadapan dengan pemberontakan yang persisten sejak mereka mendapatkan kekuasaan. Mursi berusaha untuk menangani hal ini dengan memecat Jaksa Agung Abdel-Maguid Mahmoud dan mendaulat dirinya memegang kekuasaan pada cabang-cabang legislatif dan eksekutif serta imunitas dari pengadilan. Inilah yang menjadi bumerang bagi IM dan Mursi, yang mengakibatkan kerusuhan massa dan aksi protes di jalan-jalan Kairo. Mursi gagal mengintegrasikan oposisi, memecah mereka atau melemahkan mereka.

Akibatnya, tokoh oposisi yang selalu merongrong kekuasaan, bahkan seringkali dengan kekerasan, memobilisasi demonstrasi untuk melemahkan kekuasaan Mursi, dengan tujuan untuk membuat negara itu menjadi lumpuh.

Ketiga, sejak kemenangan pemilu, IM berusaha keras untuk menunjukkan sikap moderatnya terhadap Barat. Mereka terburu-buru untuk menenangkan opini internasional sehingga mereka rela meninggalkan semua komitmen untuk menegakkan pemerintahan Islam. Ketika tiba saatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam, mereka menyebut ada hambatan konstitusional dan kebutuhan untuk menjaga kelompok minoritas. Ketika tiba saatnya untuk menerapkan ekonomi Islam, mereka mengatakan ada kebutuhan untuk menghindari hilangnya investor internasional dan wisatawan.

Ketika tiba saatnya untuk menerapkan kebijakan luar negeri Islam, mereka mengatakan ada kebutuhan untuk menampilkan citra yang moderat untuk menenangkan Barat. Slogan-slogan seperti ‘Islam adalah Solusi” dengan sangat cepat diganti dengan sebutan “Negara Sipil”. Mursi segera mengirimkan pengumuman resmi yang menegaskan komitmen Mesir untuk hubungan damai dengan Israel. Seruan awal “Kembali pada Islam” benar-benar dihapus dari pernyataan Mursi, tepat saat ia duduk di kekuasaan.

Keempat, IM telah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran politik saat masuk ke dalam proses politik yang didirikan oleh Gamal Abdul Nasser dan dipelihara oleh militer. Campur tangan militer dalam menjalankan  negara dan pengaruh yang tidak proporsional sangat melemahkan presiden. Militer di Mesir, sejak tergulingnya Mubarak, telah memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugas harian negara, namun militer telah membuat kebijakan luar negeri secara tegas dalam genggamannya sendiri. Menteri pertahanan selalu dipegang oleh pemimpin militer di Mesir.

Setiap kebijakan, seperti anggaran pertahanan yang bisa memengaruhi posisi tentara selalu ditolak. Akibatnya, IM  harus selalu tunduk pada militer, yang menyusun rencana apapun pada agendanya sendiri. Daripada mencoba untuk menantang sistem politik di Mesir dengan mandat yang diterima dalam pemilu, IM malah mengabaikan hal itu.

Meskipun IM telah melakukan kompromi-kompromi politik, jelas unsur-unsur sekuler yang ingin muncul sebagai pemenang tidak pernah merasa cukup. Pada sisi ekonomi, Mursi dan IM tidak pernah punya kesempatan. Ironi dari gejolak di Mesir adalah: meskipun IM tidak pernah menerapkan Islam untuk menenangkan Barat dan sekuler, pada hari ulang tahun pemerintahannya, mereka justru ditendang dari singgasana kekuasaan. [sa/islampos/the revolution observer]

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Like Our Facebook

Translate

Followers

D-Empires Islamic Information Copyright © 2009 Community is Designed by Bie Blogger Template