Sabtu, 30 November 2013

Koalisi Bagi-bagi Kursi

koalisi 490x326 Koalisi Bagi bagi Kursi


Oleh : Andri Saputra, Aktivis Politik Nonparlemen, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Yogyakarta. // email : andriboen@yahoo.co.id

BELUM lama ini Lembaga Survey Nasional (LSN) merilis hasil survey yang menyebutkan bahwa koalisi partai Islam dalam pemilu 2014 mendatang akan berpotensi besar memenangkan pemilihan presiden. Dari sejumlah tokoh Islam, nama mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menempati posisi teratas yang paling banyak mendapat porsi pemberitaan pada 10 media massa nasional.

Harus diakui, menjelang perhelatan pemilu legistatif dan pemilihan presiden pada 2014 mendatang, suhu politik di negeri ini semakin menghangat. Berbagai macam manuver politik, sosialisasi publik hingga utak atik capres -cawapres ramai menghiasi pemberitaan di media massa hingga warung kopi. Satu diantaranya adalah wacana koalisi partai partai Islam atau berbasis massa Islam untuk mengusung capres cawapres pada pemilihan presiden.

Hingga detik ini, partai partai Islam belum menentukan sikap dan masih dalam posisi wait and see. Berbeda dengan partai nasionalis sekuler seperti Golkar dan Hanura yang jauh jauh hari sudah pede menetapkan capres serta cawapres dari internal partai. Dari sisi kekuatan di parlemen, kekuatan partai partai Islam cukup signifikan. Seandainya, empat partai Islam atau berbasis massa Islam meliputi PAN, PKS, PPP dan PKB berkoalisi, maka akan diperoleh 169 kursi. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk pencalonan presiden yang minimal memerlukan 112 kursi.

Meski peluang untuk berkoalisi dan merebut kursi RI 1 terbuka lebar, namun jalan yang harus ditempuh partai partai Islam penuh onak dan duri. Ada sejumlah tantangan dan hambatan yang harus mampu diantisipasi guna memenangkan pemilihan presiden.

Pertama, sebagaimana pendapat yang disampaikan pengamat politik Freedom Institute, Luthfi Assyaukanie yang menilai masyarakat muslim Indonesia saat ini lebih cair dalam memilih partai politik sehingga tidak bisa dipastikan semuanya memilih parpol berbasis Islam. Hal tersebut menurut dia karena partai sekuler banyak mengakomodasi suara umat Islam, yang kondisinya berbeda ketika tahun 1999. “Di tahun 1999 mengapa partai Islam banyak bermunculan yaitu karena aspirasi umat muslim tidak bisa ditampung partai-partai sekuler,” ujarnya. Menurutnya, saat ini partai-partai sekuler sudah memiliki sayap organisasi partainya bernafaskan Islam untuk mengakomodir kepentingan umat muslim. Karena itu menurut dia, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membenci partai sekuler karena saat ini sudah akomodatif dalam menyuarakan kepentingan muslim. (republika.co.id)

Kedua, menurunnya tingkat kepercayaan konstituen terhadap partai partai Islam karena banyak para tokohnya yang tersandung kasus korupsi. Yang cukup menonjol, adalah penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq karena tersandung suap impor daging sapi. Alhasil, masyarakat pemilih akan berkesimpulan ternyata partai Islam tidak ada beda dengan partai nasionalis. Bahkan, dalam beberapa hal, para politisi partai nasionalis justru lebih “religius” dan bersih serta memiliki kepedulian terhadap nasib umat. Meski dalam pemilihan presiden lebih menonjolkan figur sang kandidat, rekam jejak partai pengusung capres tetap akan memberi pengaruh signifikan dalam mendongrak perolehan suara pemilih.

Ketiga, koalisi partai partai Islam miskin visi politik Islam. Arah perjuangan partai partai Islam tidak lagi fokus pada upaya formalisasi syariah Islam sebagai konstitusi negara. Cita cita mulia ini sudah terkubur seiring dengan degradasi ideologi partai yang tergerus oleh arus sekulerisasi dalam sistem demokrasi. Alhasil, fungsi utama partai Islam yakni menyeru umat kepada Islam dan amar maruf nahi munkar terabaikan. Alhasil, identitas partai Islam sekedar “Islam KTP” (identitas formal) tanpa makna. Arah dan metode perjuangan partai partai Islam lambat laun menjadi semakin kabur karena memilih berkompromi dengan realitas politik demi meraih secuil kekuasaan.

Sehingga, tak mengherankan koalisi yang dibentuk partai partai Islam hanya bertujuan untuk mendudukan pemimpin Islam tanpa sistem Islam. Tak ada terbersit niat sedikitpun untuk menjadikan legislasi Syariah Islam sebagai agenda politik strategis. Bahkan, ketika kelak capres dari partai Islam berkuasa, kebijakan publik yang dijalankan dalam kehidupan bernegara tetap dalam bingkai demokrasi sekuler. Tidak ada yang berubah dan tidak ada bedanya dengan misalnya ketika yang terpilih adalah capres dari partai nasionalis. Bisa dikatakan tabiat partai Islam tidak berbeda bahkan sama persis dengan partai partai nasioalis religius yakni melakukan koalisi semata mata untuk bagi bagi kursi baik dilegistatif maupun eksekutif. Kalau sudah begini, partai partai Islam menjadi kehilangan daya kritis dalam mewujudkan sistem politik yang lebih baik.

Terakhir, menguatnya eksistensi gerakan politik Islam ekstraparlemen yang dilakukan sejumlah ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kehadiran HTI sebagai bentuk koreksi sekaligus solusi terhadap karut marut sistem politik demokrasi saat ini. Gerakan ini memandang demokrasi sebagai sistem politik yang bertentangan secara diametral dengan konsep politik dalam Islam (khilafah Islamiyah). Selain itu, sistem demokrasi dalam kenyataannya terbukti gagal dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Pelan tapi pasti, konsep syariah dan khilafah yang ditawarkan HTI semakin mendapat dukungan dari umat sebagai solusi jitu bagi problematika di negeri ini. Pada saat bersamaan, angka golput semakin meningkat dan kepercayaan umat terhadap sistem demokrasi semakin memudar.

Menurut Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, trend kecenderungan golput meningkat melalui hasil survei yakni pada Pemilu Legisllatif 1999 jumlah golput hanya sebesar 6,3 persen, pada Pemilu 2004 menjadi sekitar 16 persen, dan pada Pemilu 2009 meningkat lagi menjadi 29,1 persen. Ia menilai kecenderungan peningkatan pemilih golput sangat tajam dalam tiga kali pemilu terakhir. Dibandingkan dengan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat yang menerapkan sistem demokrasi, trend peningkatan pemilih golput hingga 40 persen baru terakumulasi selama sekitar 200 tahun. “Di Indonesia, hanya terjadi dalam waktu 12 tahun, pemilih golput sudah meningkat menjadi 29 persen,” katanya.

Disadari atau tidak, potensi kekuatan politik umat sedang mengalami pergeseran dari struktural parlementer menjadi kekuatan sosial intelektual berbasis teologis. Kehadiran gerakan semacam ini tanpa sadar telah mengubah peta kekuatan politik di tanah air, membuka jalan penerapan Syariah Islam secara revolusioner dan menciptakan delegitimasi bagi insitusi demokrasi.

Singkat kata, koalisi partai partai Islam atau yang berbasis massa Islam tidak akan menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi negeri ini. Presiden yang terpilih nantinya baik dari partai Islam maupun nasionalis hanya sekedar menjadi “sopir” pengganti bus yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Hutang yang bertumpuk, lingkaran korupsi yang menggurita dan kemiskinan yang meningkat tajam menjadi PR besar sang presiden terpilih yang barangkali tidak akan tuntas hingga akhir jabatan. Inilah buah pahit yang harus di terima dari sebuah politik pragmatis yang berorientasi kekuasaan dan miskin visi kenegaraan.

Kalau sudah begini, lagi lagi umat Islam-yang menjadi mayoritas- menjadi korban atas ketidakadilan dan penindasan sang pemimpin. Nauzubillahimindzalik. []

Sumber

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Like Our Facebook

Translate

Followers

D-Empires Islamic Information Copyright © 2009 Community is Designed by Bie Blogger Template