Kamis, 23 Maret 2017

Transportasi Massal dibawah Kendali Kapital



Hasil Kajian Isu GEMA Pembebasan Kota Bandung – Bersatu, Bergerak, Tegakkan Ideologi Islam

Kamis, 10 Maret 2017 riuh-riuh ribuan supir angkutan kota Bandung maupun taksi memadati halaman Gedung Sate melakukan aksi unjuk rasa penolakan terhadap keberadaan transportasi berbasis online di Kota Bandung. Mereka dari berbagai trayek seperti cicadas-cibiru,
margahayu – ledeng, elang – cicadas menuntut pencabutan peraturan menteri perhubungan No. 32 tentang operasional armada berbasis aplikasi online dan pemberlakuan kembali undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aksi ini dipicu oleh keresahan subir angkot karena keberadaan taksi online yang sudah cukup lama dan berdampak pada kurannnya pendapatan bagi supir angkutan konvensional seperti angkot dan taksi ini. Dalam perhitungannya setidaknya yang biasa 6 kali per hari, sekarang mencaji 3 rit per hari. Atau bahkan tidak kebagian penumpang. Jika dipersentasekan pendapatan supir angkot setidaknya kurang hingga 40%.

Namun demikian, sisi gelap aksi dipenuhi dengan berbagai tindakan-tindakan yang keluar idealitas seorang warga bandung dari perspektif kesopanan budaya sunda. Ditengah-tengah riuh aksi, supir angkot kedapatan hilang akal atau mabuk-mabukan. Tak kurang mobil warga yang dicurigai massa aksi sebagai taksi online pun dihancurkan. Perusakan tersebut terjadi saat Eddy Muhammad Juniardi, 29 Tahun, mengemudikan mobilnya dan kemudian dihentikan sekumlah orang tak dikenal. Mobil ini disangka transportasi Uber. Wajah aksi angkot tercederai dengan sikap aksi yang arogan dan menindih nilai-nilai Bandung yang dipandang lekat dengan keramahan itu.
Hal ini menunjukan betapa sengitnya pertarungan antara transportasi Online maupun Konvensional dalam memperebutkan penumpang. Sedangkan aturan telah dijadikan alat untuk legitimasi dan upaya melegalkan kemenangan dari perebutan itu agar pihak yang menang menjadi rujukan yang adil atas nama merujuk kepada keadilan aturan itu. Hal ini terbukti dengan tuntutan pencabutan permenhub No. 32 itu sendiri. Padahal satu sisi, Angkutan Online telah mendapatkan payung hukumnya dalam beroperasi.

Tentu kondisi ini mempertanyakan beberapa hal. (1) Pertama kemanakah keberpihakan pemerintah terhadap dua moda transportasi yang pada dasarnya sama berangkat dari penyelenggaraan oleh swasta? (2) Kemana dalih pemkot Bandung dalam pengentasan konflik atas nama keberagaman yang sering digaungkan itu, tatkala wajah perbedaan dua kubu ini justru menimbulkan hubungan yang amat retak? (3) Jika ada keberpihakan pemkot bandung kepada kedua belah pihak, dimanakah tekad pengentasan kemacetan itu jika swasta diberikan jalan lengang untuk pengelolaan transportasi umum? (4) dan dimana pula tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap warganya?

Membaca keberpihakan pemerintah kota bandung tampak dari sikap yang dilayangkan terhadap aksi angkot itu sendiri. Pemkot Bandung, tentu telah merencanakan dalam mengatasi problem angkutan kota ini untuk diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan. Ridwan Kamil menuturkan bahwa angkutan kota kedepan akan dijadikan kendaraan pengumpan atau feeder. Namun demikian, sebelum integrasi itu dilakukan artinya infrastruktur yang menopang moda transportasi lainnya dibangun, angkutan kota akan diberbaiki dari sisi citranya yakni dengan menambah fasilitas dalam angkot itu. Nama yang diberikan atas angkutan itu misalnya Angklung (Angkutan keliling Bandung) yang dilengkapi oleh AC, Wifi dan fasilitas lainnya.

Arah kebijakan ini tentu saja memberikan keberpihakan atas sebuah modernisasi, kemajuan fisik dan pembangunan yang mesti menyandingkan dengan teknologi. Ridwan Kamil tak lekang dari upaya mediasi yang menyuruh sopir angkut hendaknya belajar kepada transportasi online. Dalih pengerusakan itu adalah alasan yang mengikuti keberpihakan Pemkot Bandung sehingga membenarkan berpindahnya warga kepada transportasi Online. Sehingga dapat menarik perhatian warga yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan penumpangnya. Kerangka berfikir ini telah mengindikasikan bahwa Ridwan Kamil hendak meniadakan angkutan kota itu sendiri, namun akan di “alih-fungsi” kan mengikuti rangkaian pembangunan infrastruktur dan moda transportasi yang dipandang berkemajuan seperti yang telah berjalan kereta-cepat, LRT dan sebagainya. Maka, adalah wajar upaya routing untuk membanyak trayek dilakukan agar angkutan kota pengumpan kedepan akan mendorong warga kepada kendaraan utama angkutan umum itu.

Namun demikian, aksi tuntutan angkutan kota itu tetaplah berada pada jalur yang salah diahdapan pembangunan infrastruktur yang kian masif ini. Angkut seolah tak ideal lagi dalam mencitrakan bandung dan menjadi representasi Bandung atas nama wajah modern Bandung. untuk itulah Angkut mesti daalih-fungsikan. Alhasil, begitulah problemnya yang mengerucut kepada pelayanan yang diberikan kepada pasar, dalam konteks ini adalah penumpang. Maka dari itu, Penumpang dijadikan alasan utama mana yang mesti dijadikan objek keberpihakan bagi Ridwan Kamil dalam menentukan Sikap. Jelas, Angkut yang tidak memberikan pelayanan maksimal itu, dan kontradiktif dengan pembangunan wajah bandung harus merasakan intimidasi pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dalam pengamatan yang sempit dengan semata-mata menjamin kenyamanan penumpang tentu saja hal tersebut sah-sah saja jika saja dimaknai memberikan kemudahan saja, akan tetapi kondisi ini akan menjadi ketidakadilan tatkala dilihat dari sisi bahwa Pemerintah tengah memihak “swasta” yang lain dan meminggirkan “swasta” lainnya. Artinya memihak kepada angkutan online dan disatu sisi mengintimidasi Angkot, walaupun kedepan akan dialihfungsikan.

Dari kacamata itulah semestinya tidak menjadikan penumpang dan rasa nyaman bagi penumpang sebagai satu-satunya alasan untuk dijadikan pembenaran sehingga membela angkutan umum yang lain, padahal masih dalam koridor swasta. Upaya memihak tersebut tentusaja upaya tebang pilih dan bukti pemerintah lepas tangan terhadap persoalan karena persoalan tetap saja diserahkan kepada swasta dalam konteks pelayanan transportasi umum ini. Maka, disinilah pemerintah semestinya “tau diri” dan memahami posisinya yang sedang menjalankan kekuasaan itu walaupun dengan carut-marutnya sistem yang dijalankan. Jika saja pemerintah tau diri tentu transportasi umum hendaknya disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara percuma kepada Warga Bandung. bukan membiarkan kepada pihak-pihak yang berpotensi berkonflik dikemudian hari dikarenakan persaingan ketat diantara warga. Apakah persaingan seperti itu mendorong kreatifitas? Jelas tidak segampang itu, diantara warga bandung memiliki banyak kondisi-kondisi yang bisa saja terhambat dalam merealisirnya. Termasuk kondisi-kondisi yang dibuat ulah pemerintah kota sendiri dan berbagai kebijakan-kebijakannya yang menghambat itu semua dari banyak persoalan. Lantas, layakah keberpihakan itu menjadi sikap “resmi” pemerintah? Tentu inilah wujud intoleransi terhadap warga Bandung.

Memang pada praktiknya persoalan transportasi ini telah berjalan sejak lama dengan menempatkan koperasi-koprasi atau swadaya masyarakat sebagai aktor utama dalam pengadaan transportasi umum ini. Namun demikian, pembiaran ini menjadi benih-benih konflik yang hari ini dirasa. Dengan pemberian badan hukum terhadap transportasi swadaya masyarakat ini menyebabkan persoalan lebih rumit. Hukum harus ada keberpihakan kepada aktor utama yang mengadakan transportasi itu dengan diwakili oleh organisasi-organsiasi yang melakukan koordinasi dilapangan. Disatu sisi, kemunculan dari elemen masyarakat dalam mengadakan transportasi menjadi hal yang dipandang Hak mereka, karena Angkutan Kota pun muncul dari rahim yang sama yakni Swadaya Warga sendiri. Alhasil, dari sisi ruang dan waktu telah terjadi penindasan diantara warga bandung ini antara anggota masyarakat yang saling mengintimidasi. Adapun pemerntah sebagai pemegang otoritas dan seperangkat hukum yang dijalankannya seolah menjadi legitimasi belaka!

Jika pada akhirnya adalah swasta terkuat yang diberikan pemenangan dalam masalah transportasi ini, tentu menjadi kontradiktif dalam upaya mengentaskan persoalan lainnya seperti kemacetan. Sebagaimana disinggung diawal, menyoal kemacetan dengan melihat realitas demikian adanya telah memastikan bahwa pemerintah kota bandung tidak serius dalam upayanya mengentaskan kemacetan. Dengan ketidaknyamanan yang dibuat swasta dalam hal ini angkutan kota, disaat yang sama kondisi ini adalah akibat lumrah dari adanya persaingan, maka telah memalingkan warga sebagai penumpang untuk memiliki kendaraan pribadi. Satu sisi, disinilah kendaraan pribadi justru dijadikan sebagai kendaraan umum seperti taksi online atau uber dan sebagianya. Dengan perhatian yang merujuk kepada kenyamanan penumpang, alhasil persaingan dalam hal layanan ini tak terelakan lagi menjadi amunisi dalam memperebutkan penumpang! Setelah warga berlomba-lomba memiliki kendaraan pribadi, justru diantara mereka berlomba-lomba membangun jasa transportasi ini. Alhasil, persoalan transportasi menjadi lingkaran setan yang tak pernah ada ujung penyelesaian. Karena kuncinya tak mau turun tangan yakni Pemerintah!

Belum lagi persaingan swasta dalam ranah transportasi harus berhadapan juga dengan swasta kelas kakap yang telah mengendalikan tata ruang Bandung baik dari segi intervensi terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan properti, alih fungsi lahan yang begitu masif telah serta merta menggiring orientasi pengadaan transportasi masal mengikuti kerangka berfikir keuntungan dan menopang nilai jual Kota. Maka, sikap Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa angkutan kota harus diubah sebagai kendaraan feederi yang menunjang angkutan utamanya itu tak lain telah menjadikan angkutan kota mesti berintegrasi dengan pembangunan kota yang kian memiliki nilai jual yang mahal. Alhasil, siapa yang melayani dan melayani untuk kepentingan siapa telah terjawab sudah. Pemerintah Kota bukan semata-mata memerhatikan penumpang sebagai acuan utama pengadaan transportasi, akan tetapi transportasi diadakan adalah pertimbangan dari sekian pembangunan yang tengah dan telah dijalani, dibangun dan dirampungkan. Jauh dari pada itu, pertimbangan yang asasi adalah pertimbangan dana, orientasi untung dan rugi yang telah menjadi darah pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Orientasi itu telah menjepit cara pandang pemerintah untuk mengemis pada investasi asing maupun aseng dan menjadikan miskinnya APBD sebagai alasan kemestian bekerjasama dengan swasta demi pelayanan. Padahal yang ada adalah pelayanan bagi siapa yang dikerjasamakan itu, tiadalah pelayanan bagi kepentingan pemilik modal semata. Adapun warga Bandung hanya perahan untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-lipat.

Dalam posisi inilah Angkutan Kota telah kehilangan taringnya, dan harus menerima keadaan. Angkot harus rela dengan keadaan yang menjepitnya karena kontradiktif dengan lajur pembangunan pemerintah kota. Akhirnya mau tidak-mau harus menelan pahit atas kondisi Bandung hari ini. Atau, jika mau memberikan fasilitas yang telah diberikan ukuranya oleh keadaan yang dibentuk oleh Pemkot Bandung yakni mengikuti arah pembangunan itu, nilai jual yang sepadan dengan skala pemerintah meski harus menguras kantung kosong. Begitulah persaingan yang lumrah terjadi dalam arena hutan rimba dan berlakunya hukum rimba. Karena penguasa pun tak peduli dengan warga dan nasib warganya. Maka dari itu, satu-satunya jalan keluar dari hutan rimba ini adalah memposisikan kembali penguasa sebagai wakil daripada warganya. Akan tetapi, dengan warga yang terkondisikan oleh pengaturan pemerintah menjadi hal yang akan memutarbalikan kembali pemerintah sebagai pihak yang berpihak kepada kelompok terkuat berbasis modal itu. Disinilah pentingnya orientasi kehidupan yang mematahkan orientasi modal sebagai pertimbangan satu-satunya dalam memunculkan pengaturan atas warga Bandung. Orientasi itu harus keluar dari segala hegemoni manusia, dan disandarkan kepada siapa yang berhak menentukan benar dan salah bukan dikembalikan kepada persoalan profit. Hal itu akan terwujud ketika Syariah mendapatkan posisinya sebagai aturan yang berlaku dan diadopsi baik oleh warganya maupun pemerintahannya. Hal itu dikarenakan Syariah adalah seruan dari sang Pencipta bukan seruan dari manusia yang sarat dengan berbagai kepentingan, pertimbangan manfaat hingga berujung kepada nafsu akan kapital!

Maka, atas dasar itulah orientasi yang bersebrangan ini akan mengarahkan pengadaan transportasi menjadi ideal dan menunjang arah yang tepat. Pengadaan transportasi dengan berbagai kemajuan, teknologi yang canggih tidaklah diadakan semata-mata mempermudah belaka. Akan tatapi diadakan untuk mempermudah dalam menunjang berbagai urusan-urusan Umat yang dalam konteks kehidupan mempermudah dalam menjalani kehidupan dalam orientasi mendapatkan Ridha Allah. Orientasi itu terwujud tatkala dalam hubungan sesama manusia, individu, maupun terhadap Allah SWT dijalani dengan berada diatas koridor Syariah. Hal ini selaras dengan makna kebahagiaan yang hakiki yakni mendapat Ridha Allah dari setiap prilaku yang dijalaninya. Maka dari itu, tentulah Umat ini menjadi Umat yang mesti menjadi acuan dalam penyelenggaraan transportasi dan pengadaan infrastruktur lainnya. Maka atas dasar inilah mesti dibangun prinsip bagaimana penyelenggaraan transportasi menjadi ideal, yakni:

1. Pembangunan Infrastruktur adalah tanggung jawab Negara. Tentunya Negara yang telah menentukan siapa yang diwakilinya dengan tepat, yakni Umat yang menjadi acuan itu. Maka, pengadaan transportasi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari infrastruktur publik harus diemban oleh Negara yang memiliki tanggung jawab itu.

2. Perencanaan wilayah yang baik dan mengurangi kebutuhan transportasi. Sehingga sebagian warga tak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dmiliki. Teknologi yang ada itu tiada lain adalah teknolog navigasi, telkominkasi, fisik jalan hingga alat transportasi lainnya.

Dengan prinsip ini tentu tergambar jelas bagaimana penuntasan atas konflik yang terjadi dialam hutan rimba ini akan ditumpas dan tak akan terjadi tatkala Syariah mengatur urusan itu. Kemacetan dan tumpang-tindihnya pembangunan infrastruktur yang serampangan tidak akan terjadi. Intervensi tata ruang yang dihegemoni oleh komplotan kapitalispun tidak akan terjadi. Karena kedaulatan benar-benar diserahkan pada tempatnya, yakni Allah SWT. Hanya saja, penempatan Syariah sebagai seruan dari sang Pencipta itu dalam posisi semestinya tidak akan pernah terwujud dalam mekanisme pemerintahan demokrasi seperti saat ini. Syariah hanya bisa tertegak dan mewujudkan pengelolaan transportasi yang baik tatkala sistem pemerintahan Khilafah tertegak pula. Disitulah berbagai problem termasuk maslaah transportasi ini akan terselesaikan dengan baik.

Dikeluarkan Oleh:
Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung.
Bersatu, Bergerak, Tegakkan Ideologi Islam
Kontak: 0857-2167-4479 (Indra L – Katua GP Kota Bandung)
 

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Like Our Facebook

Translate

Followers

D-Empires Islamic Information Copyright © 2009 Community is Designed by Bie Blogger Template